Permasalahan Serikat Kerja Masa Kini

Pekerja atau biasa disebut juga buruh merupakan salah satu subyek dalam dunia kerja, di samping adanya pengusaha dan pemerintah di dalamnya. Pekerja sangat memiliki peranan yang vital di dalam menjalankan proses produksi, baik di dalam bidang barang maupun jasa. Namun, ironisnya peranan yang vital tersebut tidak diiringi dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif dari pekerja tersebut, yang mana seperti yang sering kita jumpai di dalam prakteknya bahwa pengusaha terus saja memberikan upah/gaji kepada para pekerjanya di bawah standar UMP/UMK yang telah ditetapkan, padahal sebagaimana yang diketahui bahwa penentuan besaran dari UMP/UMK tiap tahunya telah melalui proses survey, penelitian hingga penentuan besarannya yang dilakukan secara komprehensif dan proporsional yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari 3 elemen yaitu: pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Bahwa kenyataannya, hingga tahun 2010 ini, Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron seringkali menerima pengaduan dari para buruh yang mendapatkan upah pokok setiap bulannya di bawah UMP, padahal dilihat dari masa kerja mereka, rata-rata sudah bekerja hingga puluhan tahun lamanya, dan pengaduan tersebut bukan hanya oleh satu atau sepuluh buruh akan tetapi oleh ratusan buruh di wilayah Jabodetabek.

Inilah salah satu fakta yang sangat “menyayat hati“, di kala mereka mengabdikan dirinya sebagai buruh di tempat kerjanya selama bertahun-tahun, justru pengabdian serta kerja keras mereka seakan tidak dihargai oleh pengusaha. Dengan upah di bawah UMP tersebut, para buruh tersebut dan keluarganya harus dapat bertahan hidup.

Sebenarnya peraturan ketenagakerjaan yang mengatur mengenai upah minimum sudah lama ada, yaitu berupa Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum (untuk selanjutnya disebut juga Permenaker No. PER-01/MEN/1999), dan dipertegas kembali di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut juga UU 13/2003). Bahkan lebih dalam lagi, setiap tahunnya Pemerintah Daerah juga telah mengeluarkan suatu Surat Keputusan mengenai Upah Minimum yang berlaku di wilayahnya sehingga setiap pengusaha dapat mengetahui dan memberlakukan upah minimum tersebut bagi para pekerjanya.

Berikut ini akan disebutkan dasar hukum mengenai upah minimum, yaitu:

a.    Pasal 90 ayat (1) UU 13/2003 yang menyebutkan:
“… Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89…”.

b.    Pasal 185 ayat (1) UU 13/2003, yang menyebutkan:
“… Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana   penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)…

c.    Pasal 13 ayat (1) Permenaker No. PER-01/MEN/1999, yang menyebutkan:
“ … Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk.I atau UMR Tk.II atau UMSR Tk.I atau UMSR Tk.II …”;

Namun, sungguh disayangkan, peraturan-peraturan tersebut seakan-akan hanya merupakan “ hiasan semata ”, karena nyatanya masih banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemberian upah minimum dan tidak mendapatkan sanksi tegas dari instansi yang berwenang.

Seringkali masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan pengusaha yang tidak membayarkan upah minimum kepada buruhnya merupakan suatu bentuk tindak pidana kejahatan dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Pasal 182 ayat (1) UU 13/2003 dengan jelas menyebutkan bahwa selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pegawai pengawas ketenagakerjaan juga berwenang untuk melakukan penyidikan dan disebut juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Yang artinya para buruh dapat melaporkan pengusaha yang telah memberikan upah dibawah ketentuan perundang-undangan dengan dasar hukum Pasal 185 ayat (1) UU 13/2003 kepada Pihak Kepolisian atau kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di wilayah tempat buruh bekerja.

Namun seperti “gayung tak bersambut”, yakni setiap adanya pelanggaran yang dilakukan pihak pengusaha khususnya mengenai pemberian upah yang dibawah UMP/UMK kepada pekerja, pihak Kepolisian maupun Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan tersebut tidak dapat bertindak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pelapornya, dan justru mereka saling melempar tugas dan tanggung jawabnya satu sama lain, tanpa adanya tindak lanjut yang positif bagi para pelapornya.

“ Berkaca ” pada permasalahan-permasalahan tersebut, seharusnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Pejabat Pemerintah juga dapat memberikan sanksi administrative bagi pengusaha “nakal” yang dapat berupa pencabutan izin operasional yang telah terbukti melakukan pelanggaran khususnya terhadap ketentuan di dalam Pasal 185 ayat (1) UU 13/2003 UU 13/2003, dan juga bagi pegawai pengawas yang tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU 13/2003. Sehingga nantinya kesejahteraan dalam penghidupan yang layak dapat terwujud bagi semua masyarakat Indonesia.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s